Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam implementasi QRIS lintas negara merupakan salah satu langkah yang menarik dalam perkembangan sistem pembayaran digital Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Indonesia terus mendorong penggunaan QRIS bukan hanya sebagai alat pembayaran domestik, tetapi juga sebagai instrumen konektivitas ekonomi regional. Setelah terhubung dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura, kini Tiongkok menjadi salah satu target strategis berikutnya. Bank Indonesia dan People’s Bank of China bahkan telah memasuki tahap uji coba terbatas atau sandboxing untuk penggunaan QRIS dua arah.

Jika dilihat lebih jauh, kerja sama ini sebenarnya tidak hanya soal “scan barcode untuk bayar”. Ada dimensi ekonomi, geopolitik, hingga perubahan pola transaksi masyarakat yang cukup besar di baliknya. Indonesia dan Tiongkok sama-sama memiliki populasi digital yang sangat besar. Indonesia memiliki pertumbuhan pengguna dompet digital yang sangat cepat, sementara Tiongkok sudah lebih dahulu membangun masyarakat yang hampir cashless melalui sistem seperti Alipay dan WeChat Pay. Ketika dua ekosistem ini mulai terhubung, maka yang terjadi bukan hanya kemudahan transaksi wisatawan, tetapi juga integrasi ekonomi digital antarnegara.

Dari sisi Indonesia, salah satu keuntungan terbesar adalah pengurangan ketergantungan terhadap jaringan pembayaran global tradisional seperti Visa atau Mastercard. Selama ini, transaksi lintas negara sering kali harus melalui konversi mata uang dan biaya tambahan yang tidak kecil. Dengan QRIS lintas negara, transaksi dapat dilakukan lebih mudah melalui kerjasama antara bank sentral dan jaringan pembayaran lokal. Ini sejalan dengan kebijakan Local Currency Transaction (LCT) yang sedang didorong oleh Bank Indonesia dan People’s Bank of China (PBoC) untuk memperluas penggunaan rupiah dan yuan dalam perdagangan bilateral.

Efek ekonominya cukup signifikan. Biaya transaksi yang lebih rendah berarti aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien. Wisatawan Indonesia di Tiongkok tidak perlu lagi terlalu bergantung pada penukaran uang tunai atau kartu internasional. Sebaliknya, wisatawan Tiongkok di Indonesia juga bisa bertransaksi dengan lebih mudah di berbagai merchant lokal. Dalam ekonomi digital, kemudahan pembayaran sering kali berkorelasi langsung dengan peningkatan konsumsi. Orang cenderung lebih aktif berbelanja ketika hambatan pembayaran berkurang.

Sektor pariwisata kemungkinan menjadi salah satu pihak yang paling diuntungkan. Sebelum pandemi, wisatawan Tiongkok merupakan salah satu penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia, khususnya Bali, Jakarta, dan beberapa destinasi lain. Dengan adanya QRIS lintas negara, pengalaman wisata akan menjadi lebih praktis karena wisatawan dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang sudah familiar bagi mereka. Dampaknya tidak berhenti pada wisatawan saja, tetapi juga dirasakan oleh UMKM lokal seperti restoran, toko suvenir, hingga transportasi kecil yang sebelumnya sulit menerima pembayaran asing.

Bagi Indonesia, hal ini juga membuka peluang penguatan UMKM digital. Selama ini, salah satu kendala UMKM untuk masuk ke rantai ekonomi global adalah keterbatasan sistem pembayaran. Ketika QRIS bisa digunakan oleh wisatawan atau konsumen asing, maka pelaku UMKM secara tidak langsung memperoleh akses pasar internasional tanpa perlu memiliki infrastruktur pembayaran yang rumit. Ini menarik karena digitalisasi UMKM seringkali terhambat bukan karena kualitas produk, tetapi karena akses transaksi dan sistem pembayaran.

Sementara itu, dari sisi Tiongkok, kerja sama ini membantu memperluas pengaruh sistem pembayaran digital mereka di kawasan Asia Tenggara. Tiongkok memang sudah lama mendorong integrasi ekonomi digital melalui perusahaan teknologi finansial mereka. Dengan terhubungnya QRIS dan sistem pembayaran Tiongkok seperti UnionPay, posisi Tiongkok sebagai pusat ekonomi digital regional menjadi semakin kuat.

Namun, ada juga dimensi strategis yang lebih dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia mulai melihat adanya fragmentasi sistem keuangan global. Banyak negara mulai mencoba membangun alternatif terhadap dominasi infrastruktur pembayaran Barat. Kerja sama QRIS lintas negara dapat dipandang sebagai bagian dari tren tersebut. Indonesia tampaknya ingin menunjukkan bahwa negara berkembang juga mampu membangun sistem pembayaran mandiri yang efisien dan kompetitif.

Di sisi lain, kerja sama ini juga berpotensi meningkatkan posisi tawar Indonesia di bidang ekonomi digital. Selama ini Indonesia sering dianggap hanya sebagai pasar besar bagi perusahaan teknologi asing. Akan tetapi, dengan QRIS, Indonesia mulai memiliki standar nasional yang dapat diekspor dan diintegrasikan dengan negara lain. Ini penting karena dalam ekonomi digital, pihak yang menentukan standar biasanya memiliki pengaruh ekonomi yang lebih besar.

Bagi warga negara Indonesia yang tinggal di Tiongkok, terutama mahasiswa, manfaat praktisnya akan sangat terasa. Banyak mahasiswa Indonesia di Tiongkok selama ini menghadapi kendala pembayaran karena ekosistem pembayaran di sana sangat berbeda dengan Indonesia. Di Tiongkok, transaksi sehari-hari hampir seluruhnya berbasis QR code dan aplikasi lokal. Bahkan untuk membeli makanan di kantin, naik transportasi, atau membeli kebutuhan kecil, pembayaran digital menjadi hal utama. Mahasiswa asing sering kesulitan ketika kartu bank mereka tidak kompatibel atau ketika proses membuka rekening lokal cukup rumit.

Jika QRIS sudah dapat digunakan secara penuh di Tiongkok, mahasiswa Indonesia berpotensi lebih mudah melakukan pembayaran menggunakan aplikasi yang sudah mereka kenal dari Indonesia. Mereka tidak perlu terlalu bergantung pada uang tunai atau mencari cara alternatif untuk top-up dompet digital lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, kemudahan kecil seperti ini sebenarnya sangat membantu, terutama bagi mahasiswa baru yang masih beradaptasi dengan sistem di Tiongkok.

Selain mahasiswa, pekerja Indonesia di Tiongkok juga akan memperoleh manfaat yang sama. Transaksi lintas negara menjadi lebih sederhana dan cepat. Bahkan dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin QRIS dapat terhubung dengan sistem remitansi yang lebih murah. Jika biaya transfer uang antarnegara dapat ditekan, maka pekerja migran maupun pelajar dapat menghemat pengeluaran mereka secara signifikan.

Meski demikian, kebijakan ini tetap memiliki tantangan. Salah satu isu penting adalah keamanan data dan perlindungan privasi. Semakin terintegrasi sistem pembayaran digital antarnegara, semakin besar pula pertukaran data transaksi lintas batas. Negara perlu memastikan bahwa integrasi tersebut tetap aman dan tidak membuka celah penyalahgunaan data finansial masyarakat. Selain itu, kesiapan infrastruktur teknis dan interoperabilitas sistem juga menjadi faktor penting agar transaksi benar-benar lancar di lapangan.

Tantangan lain adalah potensi ketimpangan digital. Tidak semua masyarakat memiliki akses atau pemahaman yang sama terhadap pembayaran digital. Di Indonesia sendiri, masih ada kelompok masyarakat yang lebih nyaman menggunakan uang tunai. Jika digitalisasi terlalu cepat tanpa edukasi yang memadai, maka ada risiko sebagian kelompok masyarakat justru tertinggal dari transformasi ekonomi ini.

Walaupun begitu, secara umum kerja sama QRIS antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan arah baru integrasi ekonomi Asia. Hubungan ekonomi modern tidak lagi hanya bergantung pada perdagangan barang, tetapi juga pada konektivitas digital dan sistem pembayaran. Negara yang mampu membangun ekosistem pembayaran yang efisien akan memiliki keuntungan kompetitif dalam menarik investasi, perdagangan, dan mobilitas manusia. Dalam konteks ini, QRIS bukan sekadar teknologi pembayaran, melainkan bagian dari strategi ekonomi jangka panjang Indonesia di era digital.